Makassar, Pilarindonesia.com – Jaringan Organisasi Difabel Makassar berkesempatan berdialog dengan para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan berkompetisi dalam Pilkada Makassar 2020.
Acara tersebut berlangsung melalui aplikasi Zoom, yang dihadiri sejumlah organisasi difabel/penyandang disabilitas beserta sejumlah organisasi yang peduli dengan isu disabilitas.
Dari empat pasangan calon, hanya dua kandidat yang hadir, yakni Calon Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, dan calon Wakil Wali Kota, Abdul Rahman Bando, yang berpasangan dengan calon Wali Kota Munafri Arifuddin. Namun, hanya Danny yang terlibat aktif berdiskusi dengan peserta dialog, sedangkan peserta lainnya sama sekali tidak mendengar suara Abdul Rahman Bando, karena jaringan tidak mendukung.
Sebelum acara ini berlangsung, Ketua Yayasan PerDIK, Ishak Salim, mengaku sudah melakukan konfirmasi kepada empat pasangan calon dalam dialog politik.
“Semalam itu saya sudah dihubungi oleh dua kandidat, yang konfirmasi kalau mereka mau hadir. Sayangnya, saat dialog ini berlangsung, hanya satu kandidat yang nampak betul-betul serius mengikuti kegiatan,” ujarnya.
Direktur PerDIK, Abd Rahman, menyampaikan sepekan sebelum pelaksanaan kegiatan, pihaknya telah menyiapkan profil masing-masing kandidat untuk diperkenalkan ke kalangan difabel.
“Dari sini saya rasa kita bisa menilai bagaimana keberpihakan para calon pada kelompok rentan, terutama difabel. Kita sudah sediakan ruangnya, tapi mereka sendiri yang enggan mendekat,” kata Gus Dur, sapaannya.
Kendati hanya dihadiri oleh satu kandidat, dialog politik difabel itupun berlangsung dengan santai tapi serius. Dialog ini adalah ruang partisipasi difabel yang baru pertama kali dilakukan di Makassar..
Sejumlah organisasi difabel yang hadir menyiapkan paparan singkat fenomena sosial atau masalah sosial yang dihadapi difabel sesuai karakteristik disabilitas setiap organisasi dan pertanyaan singkat untuk semua kandidat. Selanjutnya, kandidat akan merespon dan memberi jawaban. Selain itu, para kandidat menyampaikan visi dan misinya untuk terkait isu disabilitas.
Mursalim dari Persatuan Kusta Perjuangan Sulawesi Selatan (PKSS), menyampaikan beberapa fenomena yang dihadapi.
Menurutnya, kadang orang yang sedang menerima kusta mendapatkan beberapa tindakan diskriminasi, baik dalam isu ketenaga kerjaan dan isu pendidikan.
Mursalim mencontohkan orang yang baru mengalami kusta di saat sedang bekerja disuatu tempat atau sedang bersekolah di sebuah lembaga pendidikan, biasanya mereka langsung dikeluarkan dari tempat kerjanya atau sekolahnya. Padahal, mereka sebenarnya bisa berobat dan bisa sembuh. Kalau sudah seperti itu, mereka sudah tidak bisa lagi kembali ke tempat kerja ataupun kembali ke sekolah. Jadi Mursalim ada edukasi yang dilakukan pemerintah pada berbagai pihak mengenai pengetahuan tentang kusta. Bahwa kusta itu tidak menular dan bisa sembuh.
Ismail yang merupakan sekretaris Persatuan Tunanetra (PERTUNI) Sulawesi Selatan menyampaikan lima hal yang juga penting jadi perhatian para calon yakni; aksesibilitas layanan publik, ketenaga kerjaan, Pendidikan Inklusi, tidak diperhatikannya para warga difabel yang tidak berada dalam naungan panti atau yayasan, serta aksesibilitas fasilitas umum.
Ismail menekankan bahwa selama ini, ketika pemerintah merencanakan suatu program pemberdayaan terhadap difabel netra atau buta, itu kebanyakan berdasarkan prasangka. Bahwa orang buta hanya bisa memijit, ataupun menyanyi. Padahal, banyak sektor-sektor lain juga yang bisa dimasuki difabel netra.
“Sekarang itu sudah banyak dari kalangan kami yang kuliah di berbagai jurusan. Jadi kami juga seharusnya diakomodir untuk memilih pekerjaan yang lainnya.” Tutup Ismail.
Selanjutnya, HJ Ramlah dari organisasi Tuli (GERKATIN Sulawesi Selatan), banyak menyoroti soal masih tidak aksesnya berbagai layanan publik yang selama ini telah menghambat Tuli di makassar untuk mendapatkan hak-nya. Dia mencontohkan bahwa selama ini belum ada juru bahasa isyarat yang tersedia di sekolah-sekolah inklusif.
Ni Nyoman Anna dari Persatuan Orangtua dengan Anak Autis (POAAM) menyampaikan, salah satu tantangan bagi anak autis selain pemahaman masyarakat yang masih minim tentang autisme, juga sistem pendidikan yang konon inklusi tapi kenyataannya manajemen sekolah dan para guru belum begitu paham tentang penanganan autistik. Padahal orang dengan disabilitas itu memiliki karakter dan pemahaman yang berbeda. Akibatnya masih banyak yang salah paham tentang autisme ini. dia pun mempertanyakan sejauh mana para kandidat ingin lebih jauh memahami disabilitas ini dan seberapa besar mau meluangkan anggarannya untuk disabilitas.
Muhammad Haidir selaku direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar, turut menyuarakan isu yang belakangan erat kaitannya dengan warga difabel. Sejauh ini dari sisi regulasi, bantuan hukum itu belum menyasar kelompok difabel. Padahal, sejak tiga tahun terakhir LBH banyak mendampingi sejumlah organisasi difabel yang menangani difabel yang berhadapan dengan hukum. Bagi Haidir, isu ini juga penting diperhatikan oleh pemerintah yang akan datang.
Dalam paparannya, Danny Pomanto menyampaikan tiga visi misi dengan delapan format masa depan. Salah satu poin yang dia tekankan adalah pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia, yang juga akan memasukan kepentingan difabel di dalamnya.
Selain itu, karena banyaknya persoalan pendidikan yang diungkapkan para perwakilan organisasi disabilitas, dia berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa difabel untuk jenjang SD dan SMP.
Laporan: Abdul Rahman
