Makassar, PilarIndonesia.com – Beredar voice notes melalui aplikasi Whatsapp (WA) mengajak masyarakat Papua untuk melakukan aksi pembakaran terhadap kota Jayapura dan Wamena.
Sebby Sambom menyebut dirinya sebagai Juru Bicara Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), dalam voice notes itu mengajak Orang Asli Papua (OAP) untuk melakukan pembakaran di pusat kota Jayapura dan Wamena. Voice notes provokasi Jubir TPNPB OPM itu direkam pada Jumat, (13/01/23).
Kondisi kota Jayapura dan Wamena tetap kondusif. Masyarakat di tanah Papua menghiraukan propaganda yang dikeluarkan Jubir OPM itu pasca penangkapan Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat dihubungi Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia, Muhammad Zulkifli mengatakan propaganda yang dibuat Sebby Sambom itu tidak diindahkan oleh warga Papua.
“Saya pikir masyarakat di tanah Papua paham mana wilayah penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, terkait kepentingan politik Sebby Sambo,” tutur Muhammad Zulkifli di Makassar. Selasa (16/1/2023)
Ketum BMI ini justru menilai propaganda dalam bentuk provokasi membakar kota-kota di Papua, justru agenda kepentingan politik Jubir OPM itu sendiri.
“Kan jelas di VN WA itu, dia (Sebby) menyebut apabila tidak terjadi pembakaran dia kembali menyebutkan mereka OAP adalah pengecut. Ini provokasi yang sudah barang tentu membuat ketersinggungan bagi masyarakat di Papua yang ingin hidup damai,” tutur Zulkifli.
Zulkifli menilai bahwa statemen Sebby Sambo itu mempertegas bahwa kelompok teroris Papua merdeka itu anti NKRI. Tetapi Sebby dan Kelompoknya di sisi lainya tidak anti Lukas Enembe.
“Inikan jelas, Ada ketegasan kelompok Sebby sebagai Jubir TPNPB OPM itu pro Lukas Enembe. Akan timbul kecurigaan bahwa seakan-akan Sebby dan Lukas punya hubungan spesial, dan kami khawatir jangan sampai dana triliunan yang dikucurkan pemerintah justru digunakan untuk membantu gerakan teroris OPM” beber Zulkifli.
Ketua Umum BMI ini berharap aparat perlu lebih dalam untuk mengetahui hubungan keduanya.
“Aparat TNI-Polri sebagai penjaga NKRI untuk menggali hubungan Sebby dan Lukas Enembe. Ada kekhawatiran kami jangan sampai banyak dana otsus yang dikucurkan untuk mendukung gerakan teroris Papua merdeka” katanya.
Gubernur Papua Lukas Enembe tengah menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur Jakarta. Sejak orang nomor satu di Papua itu dilakukan penangkapan oleh KPK pada 16 Januari 2023. Sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022 lalu.
Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar satu miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua. Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan pasca penangkapan tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK RI, hingga kini situasi kamtibmas di Kota/Kabupaten Jayapura masih kondusif. Hal ini terlihat dari aktivitas warga masih berjalan normal. Hanya saja, ada beberapa titik (tempat) yang perlu diwaspadai terhadap eskalasi dari dampak penangkapan Gubernur Papua dua periode ini.
“Perlu kita waspadai agar tidak terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” aku Benny di Mapolda Papua, Rabu (11/01/2023).
Benny menyebut ada 9 titik/kawasan menjadi atensi khusus dari Polres Kota/Kabupaten Jayapura.
