Jakarta, Pilarindonesia.com – Penyidik Bareskrim Polri menolak laporan Edy Mulyadi terkait akun Fufufafa yang diduga melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama.
Alasannya, polisi menilai tidak memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang diatur dalam pasal 156, 156A dan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A KUHP.
Pengacara Koalisi Anti Penistaan Agama dan Keonaran (KAMPAK), Baharu Zaman, menegaskan polisi harus menerima setiap laporan masyarakat sesuai pasal 1 angka 24 KUHAP.
“Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan polisi diliarang menolak laporan warga,” ujar Bahar, melalui keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2024.
Pada Selasa, 8 Oktober 2014, kemarin, pegiat media sosial, Edy Mulyadi, melaporkan pemilik akun Fufufafa ke Mabes Polri. Edy mendatangi Bareskrim didampingi sejumlah pengacara dari KAMPAK.
Menurut Edy, yang juga pemilik akun Youtube Bang Edy Channel, laporan polisi dibuat karena pemilik akun Fufufafa diduga telah melakukan penistaan agama. Fufufafa juga diduga melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam postingannya.
Dia mencontohkan, pada 20 Januari 2018, pemilik akun “kejet-kejet” memposting berita yang di mana Presiden Jokowi membeli motor model Chopper seharga Rp 140 juga di platform sosial media Kaskus. Lalu kemudian dikomentari oleh akun “vulome”: sbg pemimpin tapi kok tidak memberi tauladan yg baik, bukannya membudayakan transport ramah lingkungan tapi menambah polusi.
Selanjutnya, pemilik akun “Fufufafa” mengomentari dengan menulis: Mau lo pake unta kayak junjungan lo ya?
“Pernyataan pemilik akun Fufufafa tersebut patut diduga kuat telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penistaan agama yang dianut di Indonesia,” kata Edy, yang juga wartawan senior FNN.
Irvan Ardiansyah, dari KAMPAK menyebut, perbuatan tersebut melanggar Pasal 156a KUHP, Pasal 27A Jo Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Pelanggaran terhadap penistaan agama seperti diatur Pasal 156 diancam pidana penjara empat tahun. Sedangkan pelanggaran pasal 45A ayat (2) berkonsekwensi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar,” terangnya.
Selain Irvan dan Bahar, sejumlah pengacara Tim KAMPAK juga mendampingi Edy. Mereka antara lain Munarman, Muhammad Nur Fikri, Zainuddin Firdaus, dan Aziz Yanuar. Selain itu juga ada Rinaldi Putra, serta Abdul Mujib.
