Pilarindonesia.com – Adanya kebijakan terbaru dari WhatsApp yang mewajibkan penggunanya di seluruh dunia untuk menyetujui aturan privasi, akhirnya membuat para pengguna dari Turki menolak dari kewajiban itu dengan beralih ke aplikasi pesan instan lokal.
Aplikasi pesan instan lokal itu bernama BiP, sebuah aplikasi oleh raksasa jaringan seluler Turki Turkcell, yang bisa memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna baru hanya dalam waktu 24 jam.
Selain itu, aplikasi tersebut juga memiliki lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia sejak didirikan pada 2013, menurut data yang dibagikan oleh Turkcell, pada Minggu lalu.
Tak hanya itu, aplikasi instan itu juga menawarkan layanan pesan, panggilan suara, dan video HD. Walhasil, BiP terus menjadi pilihan konsumen di 192 negara.
Adapun fitur-fiturnya yang khasnya adalah opsi pesan hilang yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dengan aman dan membuatnya menghilang di sisi penerima dalam waktu yang ditentukan oleh pengirim.
Selain itu dengan tombol daruratnya, BiP memungkinkan pengguna untuk berbagi lokasi dan situasi dengan 10 orang yang telah ditentukan sebelumnya, jika terjadi bencana alam baik melalui pesan BiP maupun SMS.
Fitur darurat tersebut memungkinkan akses ke telepon darurat – seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi. Fitur lainnya, yakni fitur terjemahan, memungkinkan para pengguna mengobrol dalam 106 bahasa berbeda selama pengguna mengirim pesan instan.
Tagar #DeletingWhatsApp
Menyusul pembaruan paksa oleh WhatsApp dalam kebijakan privasinya pada minggu ini, para pengguna di Turki mulai menolaknya di Twitter dengan tagar #DeletingWhatsapp (#HapusWhatsapp). Lebih dari 100.000 unggahan di Twitter dibagikan dalam sehari di Turki dan menggiring para pengguna beralih ke aplikasi pesan instan lokal.
Turki menyebut penguasaan bisnis teknologi digital oleh perusahaan China dan Amerika Serikat (AS) dan peran mereka yang semakin penting dari hari ke hari bagi pengguna, sebagai “kolonialisme digital” di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beberapa waktu lalu menyatakan dia berharap ketidakadilan dan marginalisasi baru tidak akan muncul melalui digitalisasi. Bloomberg.com pada Minggu melaporkan kantor kepresidenan Turki akan menutup grup WhatsApp yang diikuti para jurnalis pada Senin hari ini dan mengimbau jurnalis untuk pindah ke aplikasi baru, yakni BiP.
Bloomberg.com menyebutkan BiP dimiliki oleh Turkcell, perusahaan telekomunikasi terbesar di Turki. Pada 2020, sebagian besar saham Turkcell dimiliki lembaga investasi pemerintah Turki, yakni Turkey Wealth Fund.
Keputusan Erdogan untuk tidak lagi menggunakan WhatsApp adalah langkah terbaru pemimpin Turki itu untuk melawan raksasa media sosial global. Baru-baru ini WhatsApp didenda oleh Turki karena tidak memiliki perusahaan lokal sebagai perwakilan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang baru di Turki.
TikTok milik China, yang pernah didenda bersama Facebook, pekan lalu setuju untuk menunjuk perwakilan lokal, tulis Bloomberg.com.
Eropa dikecualikan
Dari banyak aplikasi pesan, BiP, Dedi, Signal, dan Telegram adalah di antara yang paling banyak diunduh.
Layanan pesan Signal – yang diluncurkan pada tahun 2014 dengan slogan: Sapa privasi – menonjol sebagai salah satu platform yang lebih disukai pengguna daripada WhatsApp. Aplikasi yang mulai disukai oleh lebih banyak pengguna sejak 2019 itu dikembangkan oleh organisasi nirlaba di AS, The Signal Foundation dan Signal Messenger.
Aplikasi lain yang menarik perhatian adalah Telegram. Aplikasi yang berkantor pusat di London ini didirikan pada 2013 oleh dua bersaudara Rusia programmer komputer, yakni Pavel Durov dan Nikolai Durov.
Whatsapp melakukan perubahan kebijakan privasi pengguna dengan meminta secara paksa para penggunanya berbagi data pribadi, seperti informasi akun, pesan, dan informasi lokasi dengan perusahaan Facebook. Dikatakan bahwa aplikasi pesan itu tidak dapat digunakan kecuali persyaratannya tidak diterima.
Setelah mendapat reaksi keras, WhatsApp mengumumkan bahwa pengguna di “Wilayah Eropa” tidak akan terpengaruh oleh pembaruan tersebut, karena data mereka tidak akan dibagikan dengan perusahaan Facebook.
Namun menurut keterangan mereka di website aplikasi itu, wilayah yang dipermasalahkan hanya mencakup negara-negara Uni Eropa, sehingga WhatsApp masih secara efektif memaksa para pengguna di Turki untuk menyetujui ketentuan berbagi data dengan Facebook agar pengguna dapat terus menggunakan aplikasi.
Beberapa orang mengecam standar ganda manajemen WhatsApp dengan mengatakan WhatsApp takut dengan hukuman dari negara-negara Uni Eropa.(*)
Sumber: Anadolu Agency / Republika.co.id
Editor: Supriadi
