Jakarta, Pilarindonesia.com – Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islmaiyah (DPP WI) Ustadz Rahmat Abdul Rahman bersama dengan Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSY WI) Ustadz Muhammad Yusran Anshar mendapat undangan untuk menghadiri Majelis Ilmuwan Nusantara, di Kota Kangar, Ibu Kota Negeri Perlis, Malaysia, yang berlangsung pada Rabu, 12 November 2025 hingga Jumat, 14 November 2025.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan rutin oleh para Ulama dari berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya wilayah Nusantara.
Berbeda dari edisi sebelumnya, Majelis Ilmuwan Nusantara kali ini secara khusus juga mengundang Ulama dari beberapa negara Afrika, antara lain Rwanda, Kenya, Ethiopia, dan Namibia.
Tema yang diusung dalam pertemuan ketiga ini adalah Ta’awun dalam Dakwah: Persamaan dan Perbedaan.
Majelis Ilmuwan Nusantara bertujuan untuk mengeluarkan resolusi yang akan menjadi panduan Ulama dan organisasi-organisasi Islam, Dai dan Muballigh, khususnya di wilayah Asia Tenggara.
Dalam keterangannya, Ustaz Rahmat Abdul Rahman menjelaskan resolusi yang dihasilkan pada Majelis Ilmuwan Nusantara edisi tahun 2025, yakni rekomendasi bahwa pemahaman terhadap dakwah harus dilihat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mendekatkan manusia kepada Allah ta’ala.
“Sehingga dari sudut ini majelis ilmuwan Nusantara merekomendasikan untuk setiap alim ulama, organisasi Islam dan para pendakwah menyampaikan materi-materi dakwah secara santun dan mengajak untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, bahkan kepada pihak yang tidak sekeyakinan sekalipun demi untuk mewujudkan tujuan kemasalahatan tersebut,” jelas Ustaz Rahmat dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).
Ketua Harian DPP WI melanjutkan, Rekomendasi ini juga menuntut agar kerjasama yang dilakukan memiliki batasan, antara lain, Pertama, tidak mengorbankan prinsip-prinsip akidah Islam, dan nilai-nilai universal Islam. Kedua, tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap larangan-larangan agama seperti pembolehan LGBT, penghinaan kepada sahabat-sahabat dan keluarga Nabi, atau pembolehan kezhaliman meskipun pihak-pihak yang mungkin saja diajak bekerjasama itu melakukan hal tersebut.
“Majelis merekomendasikan agar kerjasama yang dilakukan itu tidak boleh menjadi pembenaran atas apa yang mereka lakukan, dan semata-mata kerjasama ditegakkan untuk mencapai maslahat umum yang ada di kalangan umat manusia,” pungkasnya.
Dalam menjelaskan rekomendasi ini, Alumni Universitas Islam Madinah ini mengambil contoh pada peristiwa Gaza, yakni kita mengajak semua pihak untuk menyuarakan pembelaan terhadap masyarakat Gaza dan kemerdekaan bangsa Palestina. Sehingga siapapun yang mengusung isu tersebut maka kita membuka pintu untuk bekerjasama, dan tanpa memberi kesan bahwa membolehkan apa yang mereka lakukan.
“Berbeda pandangan, berbeda mazhab fikih, bagi kita kerjasama itu lebih utama untuk dilakukan sampai ke tingkat kolaborasi. Jadi untuk mendukung dakwah Islam ini dan menjaga kemasalahatan kaum Muslimin. Itu antara lain resolusi yang dihasilkan,” tutupnya.
Kegiatan lain yang menyertai Majelis Ilmuwan Nusantara 2025 adalah Grand Launching Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin-UniSIRAJ. Syed Sirajuddin sendiri adalah nama dari Raja Perlis yang sedang menjabat. Penggunaan nama Raja adalah sebagai simbol dukungan Pemerintah Perlis terhadap dunia pendidikan, khususnya di negeri Perlis dan di Malaysia secara Umum, serta di dunia Islam lebih umum lagi.
Dalam Grand Launching tersebut, Raja Perlis kemudian bersilaturahmi bersama para Alim Ulama Peserta Majelis Ilmuwan Nusantara, bersama Putra Mahkota Kerajaan Perlis.
Editor : Achmad
Sumber Berita : Rustam Hafid, Infokom DPP Wahdah Islamiyah
