Bone, PilarIndonesia.com – Forum Pemerhati Demokrasi (FPD) protes atas penetapan anggota PPS, hasil Pleno KPU Bone yang baru saja dilantik di Stadion Lapatau Bone. Menurut FPD, integritas dan metode penetapan kelulusan calon peserta PPS oleh KPU Bone yang dinilai kurang transparan.
Komisioner KPU Bone telah melantik sebanyak 1.116 anggota PPS dari 3.726 orang yang mengikuti seleksi. Mereka akan bertugas di Desa dan Kelurahan di wilayah Bone.
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, mengaku telah mendisposisi surat FPD ke Komisi I DPRD Bone untuk segera ditindak lanjuti, digelar hearing bersama Komisioner KPU Bone dan Bawaslu Bone dengan pembawa aspirasi.
“Kami sudah terima aspirasi dari teman-teman soal itu melalui surat, dan kami sudah disposisi ke komisi terkait” kata Irwandi, Kamis (26/1/2023).
Anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal yang dikonfirmasi pun menyatakan sudah menerima disposisi surat tersebut dari Ketua DPRD Bone terkait aspirasi dari Forum Pemerhati Demokrasi.
“Suratnya sudah sampai di komisi, kami akan rapatkan dulu bersama anggota komisi lainnya dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bone. Pada intinya, setiap aspirasi dari masyarakat pasti kami akan tindak lanjuti secepatnya, dan akan kami panggil pihak-pihak terkait untuk diminta penjelasan” jelas Politisi Golkar yang juga putra wakil bupati Bone ini.
Terpisah, Koordinator Forum Pemerhati Demokrasi, Eliana yang dihubungi mengatakan saat ini sedang menunggu konfirmasi terkait jadwal pasti pelaksanaanya hearing tersebut.
Alumni Unhas ini pun menyatakan mulai menggalang dukungan sesama anggota peserta PPS yang merasa dicurangi dalam proses seleksi tersebut.
“Sementara sudah ada puluhan orang yang konfirmasi ingin ikut serta mendengarkan jawaban dari pihak terkait dalam hal ini KPU, PPK, Bawaslu. Kami hanya menunggu jadwal DPRD” ungkapnya, Kamis (26/1/2023).
Sebelumnya, sejumlah calon Anggota PPS dari sejumlah desa dari beberapa kecamatan di Bone berkumpul dan menggelar konferensi pers dan melayangkan protes kepada KPU Bone soal penetapan anggota PPS.
Mereka menuding KPU Bone tidak transparan dalam penentuan nilai hasil akhir CAT dan wawancara, karena menurutnya banyak peserta tes PPS nilainya rendah yang diluluskan, sedangkan nilai CAT tinggi justru tidak diluluskan.
Komisi I telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengurus FPD dengan agenda menindaklanjuti surat FPD perihal hearing KPU Bone dan Bawaslu Bone di ruang rapat Komisi I DPRD.
