Jakarta, Pilarindonesia.com -Ketua Umum PP Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI), Asrullah, SH MH., menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej tentang masa perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menganggap pernyataan Edward sebagai tergesa-gesa, memalukan dan kurang cermat.
“Wamenkumham, Prof Eddy terlalu tergesa-gesa, tidak cermat, dan kebablasan dalam menyikapi putusan MK ikhwal masa jabatan pimpinan KPK,” kata Asrullah melalui keterangannya, Rabu (31/5/2023).
Sebelumnya, Wamenkumham Edward mengatakan akan adanya perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK selama 1 tahun. “Berdasarkan penjelasan juru bicara Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada tafsiran lain bahwa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang 1 tahun sampai 20 Desember 2024,” kata Eddy kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).
Menurut Asrullah, Wamenkumham hanya memelintir pandangan dan penjelasan dari juru bicara MK, Fajar Laksono, kemudian menegaskan bahwa Presiden akan mencabut Keppres pengangkatan pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2023 untuk diperpanjang 1 tahun sampai Desember 2024.
“Sangat disayangkan dan memalukan dalam kapasitas sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM RI. Tidak sepatutnya menyampaikan pendapat yang tidak berpijak pada basis putusan MK itu sendiri yang secara subtansial problematis dan multi tafsir,” ujarnya.
Asrullah menekankan bahwa Wamenkumham seharusnya membedakan tafsir juru bicara MK sebagai individu dan sikap resmi MK atas putusan tersebut.
“Wamenkumham wajib membedakan tafsir juru bicara MK sebagai individu dan sikap resmi MK atas putusan tersebut sebagai suatu kelembagaan, karena itu adalah dua hal yang berbeda,” tegasnya.
Asrullah menyarankan agar sikap arif dan bijaksana di kedepankan dalam menyikapi perbedaan pandangan soal putusan MK tentang masa jabatan pimpinan KPK.
“Karena ini menjadi sorotan publik dan menjadi fokus nasional di tengah-tengah dinamika politik yang potensi besar untuk ditarik ke segala arah dan dihubung-hubungkan, makanya perlu kehati-hatian, kecermatan dan sikap keadaban sebagai bagian dari etika pejabat publik,” terangnya.
